PP Ekonomi Kreatif harus libatkan pemda urus kekayaan intelektual

Pengamat kebijakan publik Lisman Manurung mengungkapkan penerapan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 24 tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif harus melibatkan pemerintah daerah untuk membantu mengurus sertifikat kekayaan intelektual ...